Okgassnews|Bireuen, Aceh ~~~ mengungkap polemik di Puskesmas Pandrah, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Aceh, terkait rangkap jabatan yang dipegang oleh Kepala Puskesmas. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kepala Puskesmas Pandrah, yang memiliki status pendidikan D1, menjabat sebagai Kepala Puskesmas dan sekaligus Kepala Tata Usaha di puskesmas tersebut.
Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan mekanisme pengangkatan Kepala Puskesmas. Menarik untuk dipertanyakan mengapa seorang PNS dengan status pendidikan D1 dapat menduduki jabatan Kepala Puskesmas dan merangkap jabatan sebagai Kepala Tata Usaha.
Berdasarkan sumber dari pegawai Puskesmas Pandrah, terdapat dua versi mengenai pendidikan Kepala Puskesmas Pandrah. Ada yang menyebutkan bahwa Kepala Puskesmas memiliki pendidikan SKM, sementara yang lain menyatakan bahwa pendidikannya D1.
Awak media yang mencoba mengkonfirmasi kebenaran informasi ini melalui WhatsApp kepada Kasubag Kepegawaian dan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, tidak mendapatkan jawaban.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan dan penempatan pegawai di lingkungan kesehatan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat menghambat efektivitas kinerja di Puskesmas Pandrah. Penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai dampak dari rangkap jabatan ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pandrah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Mereka perlu menjelaskan dasar hukum dan kriteria yang digunakan dalam pengangkatan Kepala Puskesmas, serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme rangkap jabatan yang diterapkan di Puskesmas Pandrah.
Pertanyaan mengenai kualifikasi pendidikan Kepala Puskesmas juga perlu dijawab. Apakah status pendidikan D1 memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut? Apakah ada pengecualian atau kebijakan khusus yang memungkinkan seorang PNS dengan status pendidikan D1 untuk menjabat sebagai Kepala Puskesmas?
Penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai dampak dari rangkap jabatan ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pandrah. Apakah rangkap jabatan ini berpotensi menghambat akses pasien terhadap pelayanan kesehatan? Apakah hal ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja di Puskesmas Pandrah?
Media diharapkan dapat terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk memberikan klarifikasi yang transparan dan akuntabel. Masyarakat juga perlu aktif mengawasi kinerja Puskesmas Pandrah dan melaporkan jika terjadi penurunan kualitas pelayanan.
Polemik rangkap jabatan di Puskesmas Pandrah menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan dan penempatan pegawai di lingkungan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka terkait polemik ini, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar etika profesi (alras).
