okgassnews|Jakarta~~~Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No.60/PUU-XXII/2024 mengubah syarat minimal dukungan calon kepala daerah dalam pasal 40 UU 10/2016 menuai polemik MK vs Baleg DPR RI sehinga menimbulkan reaksi dari kalangan aktivis, mahasiswa,dan masyarakat serta seniman dengan melakukan demo dengan mengepung gedung DPR RI.
Ketua umum JWI Ramadhan Djamil mengatakan silahkan memperjuangkan keputusan MK akan tetapi harus mewaspadai kalau agenda ini jangan sampai ditunggangi serta dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai agenda terselubung untuk menunggangi kondisi dinamika politik tanah air dengan tujuan aksi massa besar besaran terjadi di berbagai provinsi lalu terjadi chaos dengan target pemerintah memberlakukan kondisi darurat militer dan MPR dipaksa mengadakan sidang istimewa yang memakzulkan jabatan presiden Jokowi dimana target selanjutnya adalah menyatakan pemilu presiden 2024 tidak sah dan harus diulang.
Waspadai skenario panjang dalam upaya menjegal pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pemenang pilpres 2024.
Saran saya selaku ketua umum Jajaran Wartawan Indonesia atau JWI masalah ini harap dijadikan perhatian bagi seluruh pendukung Prabowo-Gibran dan seluruh lapisan masyarakat pecinta negeri agar tidak terprovokasi dan jangan mendukung upaya-upaya yang mengarah pada penjegalan dan penggagalan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pada pemilu presiden dan wakil presiden priode 2024-2029 yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Jangan sampai pihak-pihak asing menunggangi dan memanfaatkan agenda terselubung memanfaatkan dinamika politik tanah air.
Dalam Analisis Saya Perseteruan MK vs DPR pada dasarnya adalah sebuah dinamika politik dalam rangka mencari bentuk dan sistem pemerintahan yang ideal.
Perseteruan MK dan DPR ini dimenangkan oleh pihak manapun tidaklah berpengaruh banyak pada posisi Prabowo Subianto beserta jajaran partai Gerindra.
Perseteruan MK dan DPR di manfaatkan oleh beberapa pihak yang hendak memancing di Air Keruh.
Dari analisis ini kita membaca keterlibatan asing melalui boost X/Twitter yang menyebarkan siaran Peringatan Darurat dan Siaran Terakhir dengan sampul paspor warna biru berlogo Garuda mengatas namakan warga sipil yang anehnya begitu cepat viral dan menyebar tanpa jelas siapa yang membuat dan menyebarkannya.
Tentu ini adalah sebuah sistim yang terencana dan profesional***TIM.
