Media Okgassnews.com – Perhimpunan UKM Indonesia Minta Presiden Jokowi Berikan Akses UMKM Seluas-luasnya, Antisipasi Resesi Ekonomi
Ketum Perhimpunan UKM Indonesia : Akan Ada Gelombang Besar Resesi Ekonomi, Kita Harus Mengantisipasi
Jakarta – Perhimpunan UKM Indonesia berharap Pemerintahan Jokowi di sisa kepemimpinan yang akan berakhir, untuk fokus pada penguatan UMKM, sektor ril dan Industri Kecil Menengah (IKM). Bagaimanapun para pelaku UMKM, UKM dan IKM adalah sektor yang bisa bertahan di tengah krisis apapun, krisis moneter, pandemi Covid-19 dan terdampak resesi ekonomi dunia.
Saat ini ancaman resesi ekonomi efek dari krisis moneter dan ketidakpastian global akibat perang Ukrania-Rusia, Israel-Palestina dan Timur Tengah, akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.
“Akan ada efek akibat terjadi kenaikan harga dollar terhadap rupiah yang mencapai 16.257. Kami berharap pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan UKM segera membuka akses seluas-luasnya di bidang perbankan, digital dan permodalan. Agar UMKM menjadi penyokong, jika benar-benar terjadi gelombang besar resesi ekonomi,” kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia (PUKM-Indonesia) kepada media, Selasa (9/7/2024) di Jakarta.
Menurut Syafrudin, berdasar data Bloomberg, Senin, 8 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.257 per USD. Dimana mata uang Garuda tersebut naik 20 poin atau setara 0,12 persen dari posisi Rp16.277 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Selain itu data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.250 per USD. Rupiah naik 25 poin atau setara 0,15 persen dari Rp16.275 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
“Kalau 1 dollar sudah lebih 17.000 rupiah, dipastikan para pengusaha yang tergantung pada dollar akan kolaps dan paling kuat bertahan diri. Jika situasi ini tidak diatasi ancaman krisis moneter yang berimbas pada resesi ekonomi akan terjadi,” terang Syafrudin.
Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini berharap Presiden Jokowi mengambil langkah taktis dan strategis dalam menyikapi ancaman gelombang besar resesi ekonomi. Sehingga jika diantisipasi dengan sigap, maka saat kepemimpinan Prabowo-Gibran akan lebih mudah mengatasi problematika tersebut.
“Kita berharap transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mulus, khususnya bidang ekonomi. Antisipasi dampak krisis moneter, ancaman resesi ekonomi dan penanggulangan defisit APBN bisa diformulasikan dengan baik,” terang pria yang diusulkan Jadi Menteri Koperasi dan UKM oleh Relawan Prabowo-Gibran ini.
Kata Syafrudin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Senayan beberapa waktu lalu, melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.
Sampai semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun.
“Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Syafrudin sesuai penjelasan Sri Mulyani.
Jadi kata Syafrudin, di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.
“Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L),” ucapnya mengutip statemen Sri Mulyani.
Terakhir kata Syafrudin, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
“Dari sisi perencanaan sebenarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah matang dalam prediksi. Akan tetapi yang namanya gelombang besar resesi ekonomi akan datang tiba-tiba. Oleh karena itu bendungan dan bentengnya adalah bagaimana menguatkan ekonomi rakyat dengan menguatkan pertumbuhan UMKM, UKM dan IKM yang lebih produktif, sehingga bisa menyerap tenaga kerja,” pungkas Syafrudin. (red)
